PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH Program Sekolah Penggerak dan Dasar Hukumnya Pemanfaatan anggaran DAK Fisik Pendidikan Tahun 2022 diprioritaskan untuk pemenuhan TIK Pendidikan dalam rangka mendukung Kebijakan Merdeka Belajar PERANGKAT AKREDITASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL SESUAI EDARAN KEPALA BKN TENTANG TATA CARA PENILAIAN KINERJA PNS TAHUN 2021 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG DATA POKOK PENDIDIKAN SURAT EDARAN MENDIKBUD TENTANG PENYEDERHANAAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARA N PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2019 Hukum-Hukum Islam Istilah-istilah dalam Fiqih KEBIJAKAN DITJEN PAUD DAN DIKMAS TAHUN 2019 Himbauan Untuk Segera Menyelesaikan Pengisian Dapodik PAUD dan Dikmas Surat Edaran Ditjen GTK Tentang Informasi Pengecekan dan Pembaharuan Data Dapodik Terlindungi: BAHAN KURIKULUM KESETARAAN KOREKSI DATA PESERTA PAKET GELOMBANG II Terlindungi: PERBAIKAN DATA PESERTA UN PAKET GELOMBANG I PENDATAAN ATS (ANAK TIDAK SEKOLAH) 2017 KUOTA BOP PAUD ACEH BESAR TAHUN 2017 PERATURAN TENTANG PENERIMAAN SISWA BARU APLIKASI DATA PEMBUATAN STTB PAUD ACEH BESAR JUKNIS BOP PAUD TAHUN 2017 POS UN 2017 PERMENDIKBUD NO 29 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN/PERGANTIAN IJAZAH BAHAN APLIKASI DAPODIKMAS HOW TO SWITCH MENU DEVOLOPER IN MICROSOFT EXCEL CARA MENGAKTIFKAN MENU DEVOLOPER PADA MICROSOFT EXCEL INFO PENDATAAN UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN 2017 10 NOVEMBER 2016 Cara update DAPODIK PAUD v 3 0 0 ke 3 0 1 Cara Registrasi Online Dapodik PAUD V 3 0 0 LEARNING MICROSOFT WORD (HOW FAST TO INSERT IMAGES) BELAJAR MICROSOFT WORD (CARA CEPAT MEMASUKKAN GAMBAR) APLIKASI DAPOPAUD VERSI 3.00 INFORMASI PENDIDIKAN KESETARAAN (JENJANG PAKET A, B DAN PAKET C) KABUPATEN ACEH BESAR KEPADA PENGELOLA PKBM ACEH BESAR Terlindungi: PENGUMUMAN UNPK PAKET B KAB. ACEH BESAR TAHUN 2016 ANDA KESULITAN MEMBUAT WEB Terlindungi: SK TUNJANGAN PROFESI PAUD 2016 RINCIAN DANA BOP PAUD TAHUN AJARAN 2016 Terlindungi: PENGUMUMAN PAKET C TAHUN AJARAN 2015/2016 KABUPATEN ACEH BESAR JUKNIS BOP, KD KESETARAAN KARTU IDENTITAS GURU….. CONTOH FORMAT BEBAN MENGAJAR DAN ROSTER GURU PAUD BIAR TIDAK LUPA…. Terlindungi: PENULISAN IJAZAH PAKET 2015

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2O21 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik

bahwa untuk memperkuat kapasitas guru sebagai kepala sekolah dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah;

bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan pengelolaan pendidikan nasional, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;

Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, atau Sekoiah Indonesia di Luar Negeri.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Sertifikat Guru Penggerak adalah sertifikat yang diberikan kepada Guru yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan Guru penggerak.

PERSYARATAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH ATAU MASYARAKAT

Guru yang diberikan penugasan sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki kualilikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi; b. memiliki sertifikat pendidik; c. memiliki Sertifikat Guru Penggerak; d. memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b bagi Guru yang berstatus sebagai PNS; e. memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama bagi Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; f. memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian C. memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/ atau komunitas pendidikan; h. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, dar. zat adiktif iainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah; i. tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana; dan k. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e dikecualikan untuk Guru yang diberikan penugasan sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

untuk lebih rinci tentang Permen tersebut silahkan klik untuk mendounload file: Untuk selanjutnya bisa di dounload pada link berikut. DOWNLOAD DISINI

Program Sekolah Penggerak dan Dasar Hukumnya

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162/M/2021 TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan pada: a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 […]

Pemanfaatan anggaran DAK Fisik Pendidikan Tahun 2022 diprioritaskan untuk pemenuhan TIK Pendidikan dalam rangka mendukung Kebijakan Merdeka Belajar

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH, DAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan Pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan […]

PERANGKAT AKREDITASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL SESUAI

SESUAI DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71/P/2021 Dalam rangka pengajuan akreditasi satuan pendidikan anak usia dini (PAUD), satuan diwajibkan untuk mengisi Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) yang ada dalam Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena) serta melengkapi data satuan di Dapodik. Satuan juga harus membuat dan mengunggah surat pernyataan kebenaran data dan dokumen yang […]

EDARAN KEPALA BKN TENTANG TATA CARA PENILAIAN KINERJA PNS TAHUN 2021

Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian lnstansi Pusat; dan 2. Pejabat Pembina Kepegawaian lnstansi Daerah. SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1/SE/I/2022 TENTANG TATA CARA PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2021 1. Latar Belakang Sehubungan dengan adanya pertanyaan yang muncul setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 […]

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG DATA POKOK PENDIDIKAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Data adalah kumpulan fakta yang berhubungan dengan pendidikan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan manajemen pembangunan pendidikan. 2. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, […]

SURAT EDARAN MENDIKBUD TENTANG PENYEDERHANAAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARA N

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pelaksaaaan kurikulum 2013, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Bahwa dari 13 (tiga belas) komponen RPP yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses […]

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN YANG DISELENGGARAKAN SATUAN PENDIDIKAN DAN UJIAN NASIONAL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah […]

Hukum-Hukum Islam

Hukum-hukum yang terdapat dalam syariat agama islam itu ada lima (5) yaitu: 1. Wajib atau Fardu Yaitu suatu perkara yang harus dikerjakan, bila dikerjakan akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkannya akan mendapat siksa. Seperti shalat lima waktu, puasa Ramadhan dan Haji bagi orang yang mampu. Wajib atau fardu itu dibagi menjadi dua macam, yaitu:  a. […]