PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2O21 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik bahwa untuk memperkuat kapasitas guru sebagai kepala sekolah dibutuhkan penataan dan perbaikan…

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162/M/2021 TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan pada: a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun; b….

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH, DAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan Pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan perlu…

SESUAI DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71/P/2021 Dalam rangka pengajuan akreditasi satuan pendidikan anak usia dini (PAUD), satuan diwajibkan untuk mengisi Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) yang ada dalam Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena) serta melengkapi data satuan di Dapodik. Satuan juga harus membuat dan mengunggah surat pernyataan kebenaran data dan dokumen yang diajukan. Penilaian akreditasi…

Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian lnstansi Pusat; dan 2. Pejabat Pembina Kepegawaian lnstansi Daerah. SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1/SE/I/2022 TENTANG TATA CARA PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2021 1. Latar Belakang Sehubungan dengan adanya pertanyaan yang muncul setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen…

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Data adalah kumpulan fakta yang berhubungan dengan pendidikan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan manajemen pembangunan pendidikan. 2. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga…

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pelaksaaaan kurikulum 2013, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Bahwa dari 13 (tiga belas) komponen RPP yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan…

TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN YANG DISELENGGARAKAN SATUAN PENDIDIKAN DAN UJIAN NASIONAL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah…

Hukum-hukum yang terdapat dalam syariat agama islam itu ada lima (5) yaitu: 1. Wajib atau Fardu Yaitu suatu perkara yang harus dikerjakan, bila dikerjakan akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkannya akan mendapat siksa. Seperti shalat lima waktu, puasa Ramadhan dan Haji bagi orang yang mampu. Wajib atau fardu itu dibagi menjadi dua macam, yaitu:  a. Wajib ‘Ain atau…